SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Siklus Pengeluaran : Pembelian dan pengeluaran

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Siklus Pengeluaran : Pembelian dan pengeluaran

OLEH

KELOMPOK 7 

Kelompok 7 : 

Jumriyani  17.2800.026

Rian Febrianto  17.2800.050

Ayuwinda Lestari 17.2800.063

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

 PAREPARE

2019

BAB I

PENDAHULUAN

Latarbelakang

Siklus pengeluaran juga digunakan oleh perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemasok, karena harga murah saja dan kualitas bagus saja tidak menjadi jaminan lancarnya kegiatan perusahaan, tetapi diperlukan juga hubungan baik dengan para pemasok. Dengan adanya hubungan baik, perusahaan dapat membeli barang dengan lebih percaya pada kuliatas dan lebih yakin dengan kecukupan barang yang dibutuhkan perusahaan. Tanpa hubungan baik, bisa jadi perusahaan mendapat harga murah dan barangnya relatif baik, tapi mungkin tidak dapat dijamin kapan barang tersebut ada persediaannya.

Demikian juga dengan pembelian barang atau supplies,  perusahaan harus memperhitungkan ketersediaan barang di pemasok, harga beli dan biaya pembelian yang paling ekonomis serta waktu penyimpanan yang tidak terlalu lama sehingga barang tidak rusak. Hal ini juga harus ditangani dengan baik oleh siklus pengeluaran. Pada bab ini juga, kita mempelajari tiga fungsi dasar SIA dalam siklus pengeluaran ; memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengembilan keputusan, serta menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi.

Rumusan Masalah

Bagaimana penjelasan Siklus Pengeluaran dalam proses SIA ?

Tujuan penulis

Untuk mengetahui siklus pengeluaran dalam proses SIA 

                                                              

BAB II

PEMBAHASAN

1 . Pengertian Siklus Pengeluaran

(Menurut Marshall B Roomney):

Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam sistem pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi.

Siklus Pengeluaran (Spending cycle atau expenditure cycle) adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa.

Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang dan jasa. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasikandan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyipakan order pembelian menerima kiriman barang dan mencatat persediaan.

2.Fungsi dan Tujuan

Tiga fungsi dasar SIA dalam siklus pengeluaran:

ü  Memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis

ü  Menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan

ü  Menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi

 Fungsi dari Siklus Pengeluaran itu sendiri terdiri dari :

 1. Mengetahui kebutuhan akan barang tersebut

 2. Menempatkan Pesanan, Menerima dan menyimpan barang

 3. Memastikan validitas kewajiban pembayaran

 4. Menyiapkan pengeluaran kas

 5. Mengelola utang usaha

 6. Memposkan transaksi ke dalam buku besar umum

 7. Menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan

Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan dimana tujuan khusus yang terkandung didalamnya meliputi :

1. Memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan

2. Menerima seluruh barang yang dipesan dan menverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar

3. Menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan

4. Memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar

5. Mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat

6. Memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha

7. Memastikan bahwa seluruh pengeluara kas berhubungan dengan pengealuran yang sudah diotorisasi

8. Menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh

3 Aktivitas Dalam Siklus Pengeluaran

Ada lima Aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran (Gelinas 1998:474) yaitu sebagai berikut :

                            1.   Aktivitas permintaan pembelian barang atas kebutuhan barang dan jasa.

                             2.   Aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli

                             3.   Aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli

                             4.   Aktivitas persetujuan faktur dari supplier

                             5.   Aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa

Aktivitas Permintaan Pembelian Barang dan Jasa

Aktivtas permintaan pembelian barang dan jasa dilakukan dengna menggunakan dokumen Purchase Requisition. Dokumen ini berisi daftar pemesanan yang, meliputi tujuan pengiriman barang, tanggal pemesanan, nama dan jenis barang dan kuantitas pemesanan. Prosedurnya adalah tiap-tiap departemen diperbolehkan mengisi dokumen Purchase Requisition atas persetujuan dari manajernya. Setelah itu dokumen Purchase Requisitiondiserahkan ke departemen pembelian barang untuk dipesankan.

Hal ini dilakukan agar kebutuhan tiap-tiap departemen dapat terpenuhi dan juga merupakan pengendalian perusahaan agar dapat tidak terjadi penggandaan pemesanan barang ke supplier.

Aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli

Aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen Purchase Order. Dokumen ini berisi tentang permintaan atas barang dan jasa ke Supplier sekaligus pengirimannya. Prosedurnya adalah departemen pembelian barang mencari supplier dari beberapa supplier yang ada yang memiliki harga terendah, kualitas barang dan jasa yang terbaik dan sistem pengiriman yang tepat, depertemen pembelian akan melakukan pemesanan dengan mengirimkan Purchase Order. Hal ini juga merupakan pengendalian perusahaan agar barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan barang dan jas yang dipesan oleh departemen yang mengajukan dokumen Purchase Requisition.

Aktivitas Penerimaan Barang dan Jasa

Aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen Receiving Report. Dokumen ini berisi tentang pengakuan penerimaan barang dan jasa, yang meliputi tanggal diterimanya barang, jenis dan kuantitas barang yang telah diterima, asal pengiriman (Supplier), dan nomor Purchase Order.

Pada aktivitas ini dilakukan pencocokan Faktur dengan Purchase Order dengan tujuan untuk mengetahui apakah barang yang diterima telah sesuai dengan yang dikirim melebihi kuantitas yang dipesan, atau bahkan telah terjadi salah pengiriman, maka barang yang bersangkutan akan langsung dikembalikan kepada Supplier yang bersangkutan. Pada aktivitas ini juga mungkin dilakukan adanya retur/pengembalian atas barang yang rusak saat diterima.

Setelah itu, Bagian gudang akan membuat dokumen Receive Reportuntuk mengakui pertambahan persediaan di gudang berdasarkan faktur. Dalam hal mengakui pertambahan persediaan digudang berdasarkan Faktur. Dalam hal ini, hanya barang-barang yang terdapat dalam Purchase Order saja yang boleh diakui, sedangkan yang tidak sesuai langsung dikembalikan. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui barang apa saja yang telah diterima dan yang belum dikirim oleh Supplier.

Aktivitas Persetujuan Faktur dari Supplier

Aktivitas persetujuan dari Supplier dalam rangka pembayaran atas pembelian. Dilakukan dengan menggunakan dokumen Voucher Package. Dokumen ini berisi tanggal pembuatannya, tanggal pemmbayaran, serta jumlah harga barang dan jasa yang telah diterima berdasarkan Source Document yang ada meliputi Faktur, Purchase Order, dan Receiving Report.

Pada aktivitas ini dilakukan pencocokan Receiving Report denganPurchase Order dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua barang yang dipesan sedah diterima/dikirim semua. Kemudian dibuatlah Voucher Packageuntuk memastikan jumlah harga yang harus dibayar kepada Supplier. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima sesuai dengan kenyataannya

Aktivitas Pembayaran Atas Pembelian Barang dan Jasa

Aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa yang telah dilakukan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas. Dokumen ini berisi tanggal pembayarann, jumlah harga yang harus dibayar, beserta nomor Faktur. Pada saat jatuh tempo pembayaran, pihak Supplier akan mengih perusahaan sesuai dengan dokumen voucher Package. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran kas perusahaan.

4.       Pemrosesan dan Bagan Arus (Flowchart) Siklus Pengeluaran

   Siklus Pengeluaran yang akan dibahas dibawah ini terbagi atas :

                         1.            Sistem Pembelian

                         2.            Sistem Pengeluaran Kas

                         3.            Sistem Pembayaran Gaji

                         4.            Sistem Aktiva Tetap

Sistem Pembelian

1.  Fungsi pembelian dimulai dengan mengenali kebutuhan untuk menambah persediaan kembali melalui observasi catatan persediaan. Tingkat persediaan turun karena penjualan langsung ke pelanggan (aktivitas siklus pendapatan) atau transfer ke proses manufaktur (aktivitas siklus konversi). Informasi kebutuhan persediaan dikirim ke proses pembelian dan utang usaha.

2.  Proses pembelian menentukan jumlah yang akan dipesan , memilih memasok dan membuat pesanan pembelian. Informasi tersebut dikirimkan ke pemasok dan proses utang usaha.

3. Setelah beberapa waktu, perusahaan akan menerima barang persediaan dari pemasok. Barang yang diterima akan diperiksa kualitas dan jumlahnya serta dikirim ke toko atau gudang.

4.  Informasi mengenai penerimaan barang digunakan untuk memperbaiki catatan persediaan.

5.  Proses utang usaha menerima faktur dari pemasok. Utang usaha akan merekonsilliasinya dengan informasi lain yang telah dikumpulkan untuk transaksi tersebut dan ccatatan kewajiban membayar di masa mendatang, tergantung dari syarat perdagangan dengan pemasok. Biasanya, pembayaran akan dilakukan paling tidak hari terakhir yang disyaratkan untuk mendapatkan keuntungan penuh dari bunga yang dihasilkan dan diskon yang ditawarkan.

6. Buku besar menerima informasi ringkasan dari utang usaha (kenaikan total dalam kewajiban) dan pengendali persediaan (kenaikan total dalam persediaan). Informasi ini direkonsiliasi akurasinya dan dicatat ke akun utang usaha serta akun pengendali persediaan.

Bagian yang terkait dalam sistem ini meliputi :

1.  Bagian pembelian, yang berfungsi melakukan pemesanan dari penjual dan meng input nya ke komputer

2.  Bagian hutang, yang bertanggung jawab untuk memelihara catatan berbagai pembelian barang ke pemasok, sehingga dapat diketahui jumlah hutang kepada masing-masing pemasok dan juga riwayat layanan pemasok.

3.  Bagian gudang, yang bertugas menerima kiriman barang yang dipesan dan dan membuat laporan kepada bagian pembelian bahwa barang sudah diterima, sehingga siap menerima tagihan.

4.  Bagian hutang, yang bertugas menerima faktur penjualan atau tagihan dari pemasok.

5.  Bagian keuangan atau kasir bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada pemasok sesuai dengan masa potongan sehingga perusahaan dapat memperoleh potongan tunai dan menyelenggarakan pencatatan atas pembayaran.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pemebelian ini terdiri atas :

1. Permintaan Barang (Material requisition atau Purchase requisition)

Dokumen awal dalam siklus pengeluaran yang mengotorisasi penempatan pesanan barang atau jasa.

2. Penawaran Barang (Qutation)

Dokumen yang digunakan dalam prosedur persaingan tawar-menawar, menunjukkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan harga pesaingnya, syarat, dan lain sebagainya.

3. Pemesanan Barang (Purchase Order)

Dokumen ini mencantumkan dekripsi, kualitas dan kuantitas atau informasi lain atas barang atau jasa yang hendak dibeli.

4. Bukti Penerimaan Barang (Delivery Receipt)

Dokumen yang menunjukkan tanggal barang diterima, nomor purchase order, kode dan nama barang, banyaknya barang yang diterima dan identitas.

5. Faktur Penjualan (Invoice)

Dokumen yang menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang yang dijual, harga termasuk ongkos angkut, asuransi, syarat pembayaran, dan data lain yang relevan.

Sistem Pengeluaran Kas

 Sistem pengeluaran kas memproses pembayaran berbagai kewajiban yang timbul dari sistem pembelian. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo.

sistem ini terdiri atas 3 proses, yaitu:

1. Proses utang usaha meninjau file utang usaha mengenai bverbagai dokumen yang jatuh tempo dan mengotorisasi proses pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran.

2.  Proses pengeluaran kas membuat dan mendistribusikan cek ke para pemasok. salinan dari berbagai cek tersebut akan dikembalikan ke bagian utang usaha sebagai bukti bahwa kewajiban telah dibayar, dan akun utang usaha akan diperbarui untuk menyingkirkan kewajiban tersebut.

3.  Pada akhir periode, baik proses pengeluaran kas maupun utang usaha mengirim informasi ringkasan ke buku besar. Informasi tersebut direkonsiliasi dan dicatat ke akun pengendali kas serta utang usaha.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas ini adalah:

                              1. Bukti kas keluar

                              2. Cek

                              3. Permintaan cek

Bagian yang terkait dalam sistem pengeluaran kas ini adalah :

                              1. Bagian yang memerlukan pengeluaran kas

                              2. Bagian kas

                              3. Bagian akuntansi

                              4. Bagian pemeriksaan intern

Sistem Penggajian

Bagian yang terkait dalam system penggajian adalah :

1. Bagian kepegawaian, bertanggung jawab : mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan.

2. Bagian pencatat waktu, bertanggung jawab : menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan

3. Bagian pembuat daftar gaji & upah, bertanggung jawab : membuat daftar gaji dan upah

4. Bagian akuntansi, bertanggung jawab : mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upa karyawan

5. Bagian keuangan, bertanggung jawab : mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank, memasukkan uang tersebut ke amplop gaji dan upah karyawan dan selanjutnya untuk dibagikan

Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan adalah :

                              1. Dokumen pendukungan perubahan gaji dan upah

                              2. Kartu jam hadir

                              3. Kartu jam kerja

                              4. Daftar gaji dan daftar upah

                              5. Rekap gaji dan rekap upah

                              6. Surat pernyataan gaji dan upah

                              7. Amplop gaji dan upah

                              8. Bukti kas keluar

Prosedur dari sistem penggajian dan pengupahan (flowchart terlampir) :

a.       Pencatatan waktu hadir

Prosedur ini bertujuan untuk mecatat waktu hadir karyawan, dapat menggunakan daftar hadir biasa atau menggunakan kartu hadir (clock card). Pencatatan waktu ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Bagi karyawan yang digaji bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan memperoleh gaji penuh atau tidak, menentukan apakah karyawan bekerja diperusahaan dalam jam biasa atau jam lembur sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan akan meneriman gaji saja atau meneriman tunjangan lembur.

b.      Pencatatn waktu kerja

Prosedur ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pada pesanan. Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di bagian produksi untuk keperluan distribusi biaya, upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Dengan demikian waktu kerja ini akan dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langusng kepada produk yang diproduksi.

c.       Pembuatan daftar gaji dan upah

Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gai dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru. Kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir.

d.      Distrubusi biaya gaji dan upah

Dalam prosedur ini distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan penghitungan harga pokok produk.

e.       Pembayaran gaji dan upah

Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan bagian akuntansi dan bagian l=keuangan. Bagian akuntansi membuat perintah pengeluran kas kepada bagian keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Bagian keuangan kemudian menuangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji dan upah. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek dan upah.

Sistem Aktiva tetap

Aktiva tetap adalah properti, pabrik, dan peralaan yang digunakan dalam operasi bisnis. Item-item ini relative permanent dan seringkali secara kolektif mencerminkan investasi keuangan terbesar perusahaan. Contoh dari aktiva tetap adalah tanah, gedung, perabotan, mesin dan kendaraan bermotor. Tujuan spesifik dari aktiva tetap adalah :

memproses akuisisi aktiva tetap ketika diperlukan dan sesuai dengan persetujuan dan prosedur manajemen formal.

mempertahankan catatan akuntansi yang memadai dari akuisisi, biaya, deskripsi, dan lokasi fisik aktiva di dalam organisasi.

mempertahankan catatan depresiasi yang akurat untuk aktiva-aktiva yang dapat disusutkan sesuai dengan metode-metode yang wajar.

menyediakan informasi bagi pihak manajemen yang dapat membantu merencanakan investasi aktiva tetap dimasa yang akan dateng

mencatat penghapusan aktiva tetap dengan benar.

Logika Sistem Aktiva

Ø  Akuisisi Aktiva

Akuisisi aktiva biasanya dimulai dari manajer departemen (pengguna) yang melihat kebutuhan untuk mendapatkan aktiva tetap yang baru. Prosedur otorisasi dan persetujuan yang terlibat dalam transaksi ini akan bergantung pada biaya aktiva tersebut. Setelah permintaan disetujui dan pemasok dipilih, departemen penerimaan mengirim aktiva tersebut ke pengguna/manajer yang bersangkutan

Ø  Pemeliharaan Aktiva

Pemeliharaan aktiva melibatkan penyesuaian saldo akun buku besar pembantu aktiva ketika aktiva tersebut (tidak termasuk tanah) menyusut sepanjang waktu pemakaiannya.

Ø  Penghapusan Aktiva

Ketika aktiva mencapai titik akhir umur ekonominya atau ketika manajemen memutuskan untuk menghapusnya, aktiva tersebut harus dihapus dari buku besar pembantu aktiva tetap. Seperti transaksi lainnya, penghapusan aktiva memerlukan persetujuan menurut prosedur yang berlaku. Pilihan penghapusan aktiva adalah menjual, membongkar, menyumbangkan, atau menghentikan penggunaan aktiva tersebut. Laporan penghapusan aktiva yang menjelaskan disposisi akhir dari aktiva, dikirim ke departemen akuntansi aktiva tetap untuk mengotorisasi penghapusannya dari buku besar.

Mengendalikan Sistem Aktiva Tetap

1.      Pengendalian Otorisasi

Setiap transaksi harus dimulai dengan permintaan tertulis dari pengguna atau departemen. Dalam hal barang-barang yang bernilai tinggi, harus ada proses persetujuan independen yang mengevaluasi keuntungan permintaan tersebut berdasarkan biaya dan manfaatnya.

2.      Pengendalian Supervisi

Karena aktiva modal secara luas didistribusikan ke seluruh perusahaan, aktiva ini rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan, dibandingkan dengan persediaan yang aman disimpan dalam gudang. Oleh karena tu, supervisi manajemen merupakan elemen yang penting dalam keamanan fisik aktiva tetap. Para supervisor harus memastikan bahwa aktiva tetap yang digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan praktik bisnis.

3.      Pengendalian Verifikasi Independen

Secara berkala, auditor intrnal harus memeriksa akuisisi aktiva dan prosedur persetujuan untuk menentukan kelayakan faktor yang digunakan dalam analisis, termasuk umur ekonomi aktiva, biaya keuangan, penghematan biaya yang ditawarkan karena membeli aktiva tersebut, tarif diskon yang digunakan, dan metode penganggaran modal yang digunakan dalam analisis.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem Informasi Aakuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak eksternal (pajak, investor, kreditor) dan pihak internal ( manajemen, karyawan, pemilik). Pemrosesan dan bagan arus (flowchart) dari siklus pengeluaran yang ada ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu untuk sistem pembelian, sistem pengeluaran kas dan sistem pembayaran gaji.

Siklus pengeluaran terdapat 5 aktivitas dalam aktivitas tersebut menggunakan beberapa dokumen yang bertujuan untuk :

a. pengendalian perusahaan agar dapat tidak terjadi penggandaan pemesanan barang ke    supplier

b. pengendalian perusahaan agar barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan barang dan jas yang dipesan oleh departemen yang mengajukan dokumen Purchase Requisition.

c. pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui barang apa saja yang telah diterima dan yang belum dikirim oleh Supplier.

d. pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima sesuai dengan kenyataannya

e. pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran kas perusahaan

Saran

1.  Perancangan sistem informasi akuntansi atas siklus pengeluaran melalui perancangan dokumen dan catatan akuntansi serta perancangan  mengenai otorisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terkait dengan sistem pengeluaran dapat digunakan untuk menggantikan sistem informasi akuntansi atas siklus pengeluaran yang lama. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemilik segera mengimplementasikan sistem informasi akuntansi atas siklus pengeluaran yang telah dirancang dengan metode langsung.

2. Prosedur yang berjalan sebaiknya segera didokumentasikan, dan dibuatkan standar operasional prosedur yang berjalan pada saat ini, dan secara rutin memperbaharui prosedur apabila dinilai sudah tidak  sesuai dengan proses yang berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Edhy Sutanta. (2004). Sistem Basis Data. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Hall, A. James. (2007). Sistem Informasi Akuntansi Buku 1. Edisi ke-4  Terjemahan Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary. Jakarta : Salemba Empat.

Harnanto. (1987). Sistem Akuntansi, Survei dan Teknik Analisa. Yogyakarta : BPFE.

Teguh Wahyono (2004). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta.

Hall, James A. 2007. Accounting Information Systems (Sistem Informasi  Akuntansi)terjemahan. Edisi Keempat. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat

PASAR MODAL DAN KEUANGAN SYARIAH (Oligasi Sebagai Surat Berharga)

PASAR MODAL DAN KEUANGAN SYARIAH

 (Oligasi Sebagai Surat Berharga)

Dosen pengampuh: Rini PurnamaSari,S,E., M

Oleh

Kelompok V

Ismayanti (17.2800.009)

Dewi Sartika (17.2800.025)

Rahmawati (17.2800.041)

Yuliana (17.2800.051)

Ayuwinda Lestari (17.2800.063)

AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun  panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat yang tiada tara, yang tidak hentinya memberikan kesabaran dan kekuatan kepada penyusun sehingga dalam penulisan makalah ini penyusun senantiasa diberikan kemudahan.

Shalawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjunan alam, yang telah membawa perubahan zaman dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, yakni nabiyyina Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, beserta umat yang tunduk dan patuh terhadap sunahnya.

Makalah  ini disusun untuk memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah Pasar Modal dan Keuangan Syariah, prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Institut agama Islam Negari Parepare. tahun akademik 2020 .

Dalam penyusunan makalah ini penyusun telah berusaha semaksimal mungkin agar penyajiannya sesuai dengan harapan dan tuntutan sebuah makalah yang sempurna. Penyusun menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi teknik maupun isi. Oleh karena itu, diharapkan makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dalam dunia pendidikan, dan khususnya bagi saya sebagai penyusun makalah ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penyusun.

Parepare, 01 April 2020

Kelompok V

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1  Latar Belakang 1

1.2  Rumusan masalah 1

1.3  Tujuan 2

BAB II 3

PEMBAHASAN 3

2.1 Definisi Obligasi 3

2.2 Jenis-Jenis Obligasi 3

2.3 Nilai Obligasi 4

2.4 Resiko Obligasi 5

2.5 Tahapan Membeli Obligasi 5

BAB III 7

PENUTUP 7

3.1 KESIMPULAN 7

3.2 SARAN 7

DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Investasi pada dasarnya adalah kreatifitas individu atau perusahaan yang kegiatannya menanam modal atau dana pada berbagai bidang yang menguntungkan untuk mendapatkan keunttmgan di masa yang akan datang. Dalam berinvestasi ada begitu banyak alternatif yang dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan misalnya menabung, membeli tanah dan bangunan, ataupun membeli emas. Namun, dari begitu banyaknya alternatif investasi, masyarakat pemodal belum terlalu mengetahui alternatif investasi apa yang dapat memberikan mereka keuntungan yang besar.

Beberapa orang beranggapan bahwa berinvestasi dengan cara membeli properti, tanah, emas adalah alternatif investasi yang sangat menjanjikan, padahal berinvestasi pada bidang ini selain memiliki pengembalian yang rendah juga memiliki risiko yang cukup besar. Misalnya berinvestasi dengan cara membeli properti, mungkin masyarakat beranggapan bahwa berinvestasi dibidang ini sangat menjanjikan karena harganya semakin lama semakin tinggi. Padahal altematif ini memiliki risiko yang cukup tinggi seperti penggusuran, kebakaran, tanah langsor atau bahkan kebanjiran.

Obligasi merupakan salah satu alternatif investasi yang sangat menjanjikan, karena produk ini memiliki tingkat risiko paling rendah, dan cendcrung lebih stabil. Obligasi adalah surat hutang pasar modal yang memuat perjanjian (kontrak) kesediaan emiten (perusahaan/institusi penerbit obligasi) untuk melakukan pembayaran secara tetap kepada investor dan pengembalian pokok pinjaman/hutang pada akhir periode perjanjian. Namun, masih banyak masyarakat pemodal yang belum berinvestasi di obligasi

Rumusan masalah 

Apa definisi dari obligasi ?

Apa saja jenis-jenis dari obligasi ?

Apa saja nilai dari obligasi ?

Apa saja resiko yang diberikan obligasi ?

Tahapan Membeli Obligasi ?

Tujuan 

Mengetahui definisi dari obligasi ?

Mengetahui jenis-jenis dari obligasi ?

Mengetahui nilai dari obligasi ?

Mengetahui resiko yang diberikan obligasi ?

Mengetahui Tahapan Membeli Obligasi ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Obligasi

Obligasi (bond) dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari defenisi ini dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang (bond), sedangkan utang jangka pendek disebut bill. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utangnya. Bunga dari obligasi adalah tetap (misalnya 14% setahun) jika ada dan sudah ditentukan. Karena obligasi membayar bunga yang besamya tetap, maka obligasi dikenal juga sebagai sekuritas pendapatan tetap. Walaupun kebanyakan obligasi memberikan bunga tetap, ada juga obligasi yang tidak membayar bunga.

Menerbitkan obligasi dapat dilakukan secara umum disebut public placement atau secara ivat/terbatas disebut private placement. Beberapa lembaga keuangan (perusahaan sekuritas) berperan dalam menerbitkan dan mentransaksikan sekuritas, seperti bank investasi (perusahaan penjamin emisi), securities broker and dealer (pedagang perantara), dan organized exchange (bursa efek).

Dalam menerbitkan obligasi untuk dijual ke publik, perusahaan biasanya membeli jasa perusahaan penjamin efek (investment bank), yaitu institusi yang profesional dalam melakukan proses penjaminan emisi (underwriting), dan berperan sebagai penjamin (underwriter). Proses penjaminan emisi mencakup aktivitas mengemas produk keuangan (obligasi), mem-persiapkan persyaratan regulator, menentukan harga sekuritas dan menjualnya ke publik. Perusahaan publik yang memiliki reputasi dapat menjual sekuritasnya langsung kepada investor tanpa melalui registrasi pemerintah terlebih dahulu, disebut private placement.

2.2   Jenis-Jenis Obligasi

1.      Goverment Bond

Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan Surat Utang Negara (SUN) atau lebih dikenal dengan nama obligasi pemerintah (government bond)

2.      Multicipal Bond

Municipal bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal, seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit umum dan lain sebagainya.

3.      Corporate Bond

Obligasi perusahaan (corporate bond) adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi perusahaan biasanya dilindungi dengan bond indenture, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya (trustee).

2.3 Nilai Obligasi

1.      Nilai Maturiti

Maturity value atau disebut juga nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturiti ini juga mewakili nilai nominal atau nilai per value atau nilai tampang (face value) dari obligasi.

2.      Nilai Pasar Obligasi

Nilai pasar obligasi (market value) adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya terdapat pada kutipan nilai pasar obligasi yang tercatat di New York Slack Exchange di surat kabar The Wall Street Journal.

3.      Nilai Intrinsik Obligasi

Nilai intrinsik (instrinsic value) atau nilai fundamental (fundamental value) atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenamya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan.

2.4 Resiko Obligasi

Walaupun obligasi lebih rendah resikonya dibandingkan dengan saham, tetapi obligasi tetap aktiva beresiko. Resiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar (default). Peringkat obligasi (bond rating) dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi.

Peringkat obligasi adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Standard & Poor’s (S&P) Corporation dan Moody 's Investor Service Inc. adalah agen peringkat obligasi terkenal di dunia. Di Indonesia obligasi diperingkat oleh PT PEFINDO yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1993 dan PT KASNIC Credit Rating. 

2.5 Tahapan Membeli Obligasi

Untuk melakukan investasi obligasi terdapat beberapa tahap yang perlu dilalui supaya tujuan investasi dalam obligasi memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan rencana. Adapun tahapan-tahapan tersebut ialah:

a.    Membuka Rekening.

Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi fixed income yang menangani pembelian dan penjualan obligasi. Pilih perusahaan dengan pengalaman, tim yang solid baik trader/ dealer ataupun riset serta fee yang kompetitif. Dengan membuka rekening, Anda bisa mendapatkan informasi perkembangan dan perdagangan obligasi setiap saat, sehingga Anda mendapatkan pengetahuan pergerakan pasar obligasi secara akurat dan up to date.

b.    Pahami Produk Obligasi.

Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari seluk beluk informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya sendiri, potensi risiko yang terkandung maupun potensi keuntungannya. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajarinya secara mandiri, bertanya kepada bagian riset perusahaan sekuritas, di mana Anda membuka rekening atau melalui internet. Dengan mempelajari instrumen obligasi secra lengkap, diharapkan investor mengenal investasi tersebut dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan investasi. Mempelajari instrumen, di mana Anda ingin menempatkan investasi, akan memberikan manfaat maksimal dalam mencapai rencana yang diinginkan.

c.    Lakukan Analisis.

Analisis dilakukan, agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan. Aspek-aspek yang dibutuhkan seperti kupon, jangka waktu, nilai penerbitan dan peringkat. Latar belankang serta profil penerbit juga menjadi pertimbangan sendiri. Dengan informasi yang lengkap, diharapkan keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dianjurkan untuk membanding antara obligasi sejenis.

d.   Memberikan Amanat Beli.

Setelah melalui analisis, Anda memperoleh jenis obligasi yang ingin dibeli. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Pihak trader akan melakukan pembelian obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan. Misalkan, pembeli akan melakukan pembelian obligasi ASII (Astra International) tahun 2002 dengan harga 105 atau harga premium. Biasanya nilai pari atau nominal adalah sebesar Rp 100.

e.    Siapkan Dana

Membeli obligasai membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian obligasi biasanya bernilai Rp 1 miliar, sehingga sulit bagi investor individu untuk dapat ikut berinvestasi dalam obligasi. Namum, ada juga yang menawarkan satuan bernilai Rp50 juta atau Rp 100 juta. Setelah amanat pembelian di ajukan, sebaiknya dana tersebut sudah dialokasikan. Jangan sampai Anda dikenakan penalty, karena keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, penempatan dana tunai yang serba mendadak mungkin bisa mengganggu kelancaran aliran arus kas keuangan Anda dan keluarga.

f.     Penyelesaian Pembayaran Obligasi.

Pembayaran dana pembelian obligasi dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan sekuritas tersebut. Setelah pembayaran selesai, maka Anda sebagai pembeli tinggal menunggu proses settlement atas transaksi tersebut. Obligasi yang telah Anda beli akan tercantum di dalam rekening perusahaan sekuritas yang tercatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Pemindahtanganan hak atas obliasi akan sangat mudah dilakukan secara elektronik, karena saat ini fisik obligasi tidak lagi berupa sertifikat, namun sudah scriptless (tahap warkat). Administrasi pembukuan akan dilakukan oleh bank custodian perusahaan sekuritas. Untuk hal ini, tentunya bank bersangkutan akan memungut biaya terten

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Obligasi (bond) didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari defenisi ini dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang (bond), sedangkan utang jangka pendek disebut bill. Obligasi salah satu alternative bagi pemodal untuk menanam modalnya dalam pasar modal. Sehingga melakukan investasi yang baik dalam obligasi, pemodal perlu memehami sifat-sifat atau karakteristik obligasi. Adapun jenis-jenis dari obligasi Goverment Bond, Multicipal Bond dan Corporate Bond

3.2 SARAN 

Berdasarkan apa yang kami susun dalam makalah ini yang berjudul “Obligasi Sebagai Surat Berharga” Jadi kami selaku penulis mengharapkan member pemahaman bagi para pembaca sehingga dapat memberi wawasan bagi para pembaca terlebih lagi dengan penulis. Hanya sampai disinilah kemampuan kami dalam membahas makalah ini. Semoga makalah ini dapat berberikan manfaat pada penulis dan para pembaca. 

 

DAFTAR PUSTAKA

https://www.academia.edu/38182387/Makalah_Obligasi

http://yfrn.blogspot.com/2016/07/makalah-tentang-obligasi.html

https://andyyjr20.blogspot.com/2017/06/makalah-obligasi.html

http://murnia-ismail.blogspot.com/2014/12/makalah-obligasi.html

http://empatcerita.blogspot.com/2014/09/makalah-obligasi.html

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Audit Sektor Pemerintah) Dosen Pengampuh: Indrayani

MAKALAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
(Audit Sektor Pemerintah)
Dosen Pengampuh: Indrayani

 Oleh
Kelompok 3:
Nurmadina (17.2800.005)
Sumarni Mide (17.2800.016)
Rina Ariska (17.2800.024)
Nur Safirah (17.2800.030)
Riskayanti (17.2800.039)
Mifta Novianti Putri (17.2800.049)
Hasni Salam (17.2800.055)

Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare
2020



KATA PENGANTAR
       Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.
       Makalah ini telah kami susun dengan  maksimal dan mendapatkan bantuan sesama sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perbuatan makalah ini.
      Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah membantu dalam  mengerjakan makalah ini, harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.
Penyusun,

Kelompok 3


DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang   1
Rumusan Masalah 1
BAB II PEMBAHASAN 2
Audit Sektor Pemerintah 2
Jenis- Jenis Audit Pemerintah 2
Peranan Dan Tanggung Jawab Auditan Dan  Auditor Pada Sektor Publik 4
Pengendalian Intern Pemerintah 6
Mengevaluasi Kegiatan Pemerintahan 10
Lembaga berwenang untuk melakukan audit kinerja sektor pemerintah 14
BAB III KESIMPULAN 15
DAFTAR PUSTAKA 16



BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
      Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.
       Audit pemerintahan diperlukan untuk menjamin kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik. Disisi lain, Teknologi komputer telah berkembang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari perkiraan sebagian besar orang, dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan modern.
Rumusan Masalah
Apa itu audit Sektor Pemerintah?
Apa saja Jenis jenis Audit Pemerintah?
Apa Peranan dan tanggung jawab auditan dan auditor pada sektor public?
Apa itu Pengendalian intern pemerintah?
Bagaimana mengevaluasi kegiatan pemerintahan?
Siapa yang berwenang dalam audit pemerintah?




BAB II
PEMBAHASAN
Audit Sektor Pemerintah
       Audit  sektor publik  adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pengelolaan dana masyarakat (public money) yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Cakupan Audit Pemerintahan di Indonesia (termasuk Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian di Indonesia).
       Secara umum cakupan audit pemerintahan termasuk di Indonesia tidak berbeda dengan audit di sektor bisnis yaitu mencakup audit internal dan audit eksternal. Bastian (2001: 273) menjelaskan audit eksternal sektor publik memiliki tanggungjawab yang lebih luas dibandingkan dengan audit eksternal sektor bisnis, karena peraturan, tugas dan kewajiban yang dibebankan lebih besar. Sedangkan audit interal lebih pada fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem pengendalian internal, tujuan audit internal di sektor publik untuk menguji, mengevaluasi dan memberikan laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada penggunaan sumber daya yang layak, ekomonis, efisien dan efektif. Bastian (2001: 272)
Jenis- Jenis Audit Pemerintah
       Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu:
Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.
Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berikut adalah jenis - jenis audit kinerja.
Audit Program (Audit Efektivitas), Audit program mencakup penentuan atas :
Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang.
Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, atau fungsi instansi yang bersangkutan
Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatannya.
Audit Ekonomi dan Efisiensi (Management and Operational Audit)
Audit ekonomi dan efisiensi berfungsi untuk:
Apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara hemat dan efisien.
Apa yang menjadi penyebab timbulnya pemborosan dan efisiensi.
Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi.
Audit dengan tujuan tertentu, merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Sesuai dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit investigatif.
Audit Ketaatan
Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Audit Investigatif
Audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk membuktikan apakah suatu indikasi penyimpangan/kecurangan apakah memang benar terjadi atau tidak terjadi.
Peranan Dan Tanggung Jawab Auditan Dan  Auditor Pada Sektor Publik
Konsep SPKN menyatakan bahwa para pejabat dari entitas yang diaudit diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber daya publik sedangkan auditor sektor publik memiliki peranan dan tanggung jawab yang esensial dalam memastikan bahwa sumber-sumber daya publik tersebut digunakan dengan efisien, ekonomis, efektif, dan sah. Secara rinci seperti yang tertera pada Government Auditing Standards 2003 Revision (GAGAS 2003) paragraf, para pejabat dari entitas yang diaudit bertanggung jawab atas hal hal berikut:
Menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, ekonomis, efektif dan sah untuk mencapai tujuan-tujuan penyediaan sumber-sumber daya tersebut atau program-program yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dipertanggungjawabkan ini meliputi sumber daya keuangan, fisik maupun informasional.Sumber daya tersebut dapat dipercayakan kepada pejabat publik atau pihak lainnya yang ditunjuk, misalnya yayasan atau lembaga non-pemerintahan. Sumber daya tersebut dapat berasal dari konstituennya, misalnya yang dialokasikan melalui proses legislatif dalam anggaran belanja, maupun dari tingkatan pemerintah lainnya, misalnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup identifikasi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh entitas dan pejabatnya dan menyelenggarakan sistem-sistem yang dirancang untuk mencapai ketaatan tersebut.
Membentuk dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan telah tercapai; sumber daya digunakan secara efisien, ekonomis, efektif, dan diamankan dengan baik; peraturan perundang-undangan ditaati; danran-laporan yang sesuai kepada berbagai pihak yang mengtindakan mereka dan kepada publik dalam rangka pertanggungjawaban sumber-sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program program pemerintah dan hasil-hasil yang dicapai dari program-program pemerintah ini.
Menangani temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi auditor dan menetapkan dan menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor status dari temuan-temuan darekomendasi-rekomendasi tersebut.
Dalam hal auditan melakukan pengadaan untuk audit dan penugasan atestasi lainnya, auditan harus mengikuti praktik pengadaan yang baik, termasuk memastikan bahwa telah ada prosedur-prosedur untuk memantau kinerja dari kontrak pengadaan tersebut. Tujuan-tujuan dan ruang lingkup audit atau penugasan atestasi lainnya harus jelas. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam mengevaluasi proposal penawaran audit atau penugasa atestasi lainnya adalah harga, kecepatan tanggapan penawar atas permintaan proposal, ketersediaan staf yang memiliki kualifikasi profesional dan kemampuan teknis yang sesuai dan hasil dari peer review dari penawar.
       Berdasarkan GAGAS 2003, bagi auditor pada sektor publik, ada dua tanggung jawab utama dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, yaitu menjalankan prinsip-prinsip pelayanan kepentingan umum dan mempertahankan tingkat integritas, obyektivitas dan independensi setinggi mungkin. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah keberadaan kolektif dari komunitas masyarakat dan entitas yang dilayani oleh auditor. Dalam melayani kepentingan umum, auditor harus mengambil keputusan-keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik atau program
atau aktivitas yang diaudit. Untuk itu, auditor sering menghadapi berbagai tekanan dari manajemen entitas yang diaudit, pejabat pemerintah, ataupun pihak-pihak lain. Pegangan utama bagi auditor dalam mengatasi konflik ini adalah bertindak dengan integritas yang tinggi dengan pedoman bahwa bila auditor memenuhi tanggung jawabnya kepada public maka kepentingan individu-individu dan organisasi-organisasi ini telah dilayani dengan cara
terbaik.
       Tujuan dari auditor mempertahankan tingkat integritas, obyektivitas dan independensi yang tinggi adalah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Auditor harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, tidak memiliki kepentingan politik maupun ideologis dalam hubungannya dengan entitas yang diaudit dan dengan pengguna laporan audit. Auditor harus jujur dan terbuka kepada entitas yang diaudit dan pengguna
laporan dalam pelaksanaan tugasnya. Akan tetapi kejujuran dan keterbukaan ini dibatasi oleh aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan kerahasiaan dari entitas yang diaudit. Auditor dilarang menggunakan informasi yang diperolehnya dalam penugasan audit untuk keuntungan pribadinya atau hal-hal yang dapat merusak tujuan-tujuan yang sah dan etis dari entitas yang diaudit.
Pengendalian Intern Pemerintah
       Aparat pengendalian intern pemerintah terdiri dari BPKP, Itjen Departemen/Unit Pengawasan LPND, Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMN. Tujuan pengawasan APIP adalah mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan  sedangkan ruang lingkup pemeriksaannya adalah pemeriksaan operasional dan pemeriksaan komprehensif. Disamping itu berdasarkan Inpres No. 15  tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pada semua satuanorganisasi pemerintahan termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/LPND diciptakan pengawasan atasan langsung/pengawasan melekat.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
       BPKP dibentuk berdasarkan Keppres No. 31 tahun 1983, pada saat itu BPKP merupakan peningkatan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan. berdasarkan Keputusan Kepala BPKP No Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja BPKP, BPKP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Disamping itu terdapat peraturan baru berkenaan dengan BPKP yaitu Keppres No 42 tahun 2002. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP menyelenggarakan fungsi:
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
Perumusan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP.
Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.
Penyelenggaraan, pembianaan, dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandingan, perlengkapan, dan rumah tangga.
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut BPKP mempunyai kewenangan:
Penyusunan rencana nasional secara makro dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
Perumusan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro.
Penetapan sistim informasi dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan,
dan supervisi dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 71 Keppres No. 42 tahun 2002 dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan APBN.
Inspektorat Jenderal (Itjend) Departemen/Unit Pengawasan Lpnd
       Itjen Dep./Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dibentuk berdasarkan Keppres RI No 44 dan 45 tahun 1974. Keppres tersebut telah dicabut dengan Keppres No 177 tahun 2000 dan Keppres No 173 tahun 2000 yang mengatur organisasi dan tatakerja Itjen Dep./UP. LPND. Ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur tugas Itjen adalah Inpres No 15 tahun 1983 dan Keppres No 42 tahun 2002. Berdasarkan KMK No 2/KMK/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya Itjen menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan, perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan.
Pemeriksan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap kebenaran pelaksanaan tugas, pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan unsur-unsur Departemen.
Pembinaan dan pengembangan sistem dan prosedur serta teknis pelaksanaan pengawasan.
Penyampaian hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
Pelaksanaan urusan administrasi ItjenDalam pengawasan APBN, pasal 70 Keppres No 42 tahun 2002 menyatakan bahwa Itjen Departemen/Unit Pengawasan LPND melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam lingkungan departemen/lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan Itjen/UP. LPND tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP.
Badan Pengawasan Daerah
       Sejalan dengan UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah, paragraf  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; maka dalam Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun demikian, dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka akan senantiasa diadakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku. Sesuai dengan Pasal 222 UU tentang Pemerintah Daerah maka telah diatur bahwa:
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana.
Dimaksud untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dapat melimpahkannya kepada camat.
Mengevaluasi Kegiatan Pemerintahan
Standar Umum Audit Pemerintah
Kualifikasi. Staf melaksanakan audit harus secara kolektif, memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan.
Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit harus independen, bebas dari gangguan indepedensi yang bersifat pribadi dan yang diluar pribadinya, yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen.
Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja
Perencanaan
Perencanaan harus direncanakan secara memadai.
Supervisi
Staf harus diawasi (disupervisi) dengan baik.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. Dalam semua audit kinerja, auditor harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya unsure pembuatan melanggar hukum atau penyalahgunaan wewenang.
Pengendalian manajemen.
Auditor harus benr-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit.
Standar Pelaporan Audit Kinerja
Bentuk
Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit.
Ketepatan waktu
Auditor harus menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentigan
Isi laporan
Tujuan, Lingkup, Metodologi Audit
Hasil Audit
Audit harus melaporkan temuan audit yang signifikan
Rekomendasi
Auditor harus menyamaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang bermasalh dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas audit
Pernyataan Standar Audit
Auditor harus melaporkan bahwa audit melaksanakan berdasarkan SAP
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang.
Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar.
Pengendalian manajemen.
Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab.
hasil/prestasi kerja yang patut dihargai.
Hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
Informasi istimewa dan rahasia.
Penyajian pelaporan.
Laporan harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas.
Distribusi pelaporan.
• Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit.
• Kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta audit.
• Pejabat lain yang mempunyai tanggungjawab atas pengawasan secara hokum atau pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit.
• Kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut
Standar Pekerjaan Lapangan Untuk Audit Keuangan
Komunikasi auditor, auditor harus mengkomunikasikan informasi kpd auditee, orang- orang yang mengontrak atau meminta jasa auditee mengenai sifat serta luas rencana pengujian dan pelaporan ketaatan pada hukum dan peraturan serta pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
Tindak lanjut audit. Auditor harus menindaklanjuti temuan dan rekomendasi material yang sudah diketahui dari audit sebelumnya.
Ketidaktaatan yang bukan tindakan ilegal. Auditor harus merancang audit untuk memberikan keyakinan bahwa salah saji material yang ditimbulkan oleh ketidaktaatan pada ketentuan kontrak, yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Jika ada informasi tertentu yang menarik perhatian auditor, yang memberikan bukti adanya kemungkinan ketidaktaatan yang akan mempunyai dampak material tidak lansung, maka auditor harus menerapkan prosedur audit yang secara khusus diarahkan untuk memastikan apakah ketidaktaatan itu sudah terjadi.
Pendokumentasian penilaian resiko pengendalian untuk asersi- asersi yang secara signifikan tergantung pada sistem informasi terkomputerisasi. Dalam merencanakan audit, auditor harus mendokumentasikan dalam kertas kerja: (1) dasar untuk menilai resiko pengendalian pada tingkat maksimum atas asersi- asersi yang berhubungan dengan saldo akun, kelas transaksi dan komponen pengungkapan yang material dalam laporan keuangan jika asersi tersebut secara signifikan tergantung pada sistem informasi yang terkomputerisasi, dan (2) pertimbangan bahwa prosedur audit yang direncanakan telah dirancang untuk mencapai tujuan audit serta untuk memperkecil resiko audit hingga ketingkat yang dapat diterima.
Kertas kerja. Berisi informasi yang mencukupi agar memungkinkan seorang auditor berpengalaman yang tidak mempunyai hubungan sebelumnya dengan auditor untuk mengetahui secara pasti dari kertas kerja itubukti pendukung kesimpulan dan pertimbangan auditor yang signifikan.
Standar Pelaporan Untuk Audit Keuangan
Ketaatan pada GAGAS. Laporan audit harus menyatakan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing pemerintah yang berlaku umum.
Ketaatan pada hukum dan peraturan serta pengendalian intern. Laporan mengenai laporan keuangan harus (1) menguraikan ruang lingkup pengujian auditor atas ketaatan pada hukum dan peraturan serta pengendalian internal dan menyajikan hasil pengujian itu. Atau (2) mengacu kelaporan terpisah yang memuat informasi tersebut. Auditor juga harus melaporkan penyimpangan, tindakan ilegal,dan ketidaktaatan material lainnya, serta kondisi yang dapat dilaporkan dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
Informasi istimewa dan rahasia. Jika informasi tertentu dilarang untuk diungkapkan kepada umum,maka laporan auditor harus menyatakan sifat informasi yang tidak dicantumkan itu serta persyaratan yang mengharuskan dilakukan tindakan itu.
Pembagian laporan. Laporan audit tertulis harus diserahkan oleh organisasi audit kepada pejabat yang tepat dari auditee dan kepada pejabat yang tepat dari organisasi yang mengharuskan atau mengatur dilakukannya audit termasuk organisasi pendanaan eksternal. Selain itu laporan juga harus diserahkan kepada pejabat lain yang mempunyai kewenangan pengawasan legal atau yang mungkin bertanggungjawab untuk mengambil tindakan berdasarkan temuan dan rekomendasi audit, serta pihak lain yang diberi kewenangan untuk menerima laporan tersebut.
Lembaga berwenang untuk melakukan audit kinerja sektor pemerintah
       Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan di lingkungan pemerintahan terdiri dari pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal.
Pemeriksa internal diperankan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal setiap departemen, dan Inspektorat Pemerintah Daerah. Lembaga ini tergabung sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).Lingkup audit yang dilakukan oleh pemeriksa internal ini adalah audit atas kinerja, audit dengan tujuan tertentu dan reviu atas laporan keuangan pemerintah.
Pemeriksa eksternal diperankan oleh BPK RI. Lingkup audit yang dilakukan oleh BPK meliputi audit atas laporan keuangan pemerintah, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Informasi lebih lanjut mengenai BPK, tanggung jawab dan wewenangnya, termaktub dalam regulasi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK RI.





BAB III
KESIMPULAN
Audit  sektor publik  adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pengelolaan dana masyarakat (public money) yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Audit Pemerintah terdiri dari
Audit Keuangan
Audit Kinerja
Audit Program ( Audit Efektifitas)
Audit Ekonomi dan Efisiensi ( Management and Operasional Audit)
Audit dengan Tujuan tertentu
Dimana setiap jenis audit meiliki standar pelaksanaan kerja dilapangan dan juga standart pelaporan audit yang berbeda datu dengan yang lainya.
Peranan Dan Tanggung Jawab Auditan Dan  Auditor Pada Sektor Publik
Konsep SPKN menyatakan bahwa para pejabat dari entitas yang diaudit diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber daya publik sedangkan auditor sektor publik memiliki peranan dan tanggung jawab yang esensial dalam memastikan bahwa sumber-sumber daya publik tersebut digunakan dengan efisien, ekonomis, efektif, dan sah.
Pengendalian Intern Pemerintah,  Aparat pengendalian intern pemerintah terdiri dari BPKP, Itjen Departemen/Unit Pengawasan LPND, Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMN.
Ada lima standar untuk mengevaluasi Kegiatan Pemerintahan
Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan di lingkungan pemerintahan terdiri dari pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal.

DAFTAR PUSTAKA
Murwanto, Rahmadi. dkk. Audit Sektor Publik. LPKPAP, BPPK: Departemen keuangan RI
https://fridarohmasulaeman.blogspot.com/2017/01/audit-sektor-publik.html
http://rzugar.blogspot.com/2017/01/auditing-sektor-publik-dosen-pengampuh.html
http://shellabrilliant.blogspot.com/2017/06/audit-pemerintahan-di-indonesia.html
http://www.academia.edu/Audit_pemerintahan_dan_komputer_audit

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI “Siklus Pendapatan: Penjualan dan Penerimaan Kas “

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

“Siklus Pendapatan: Penjualan dan Penerimaan Kas “

KELOMPOK: 6

Rina Ariska 17.2800.024

Putri 17.2800.045

Rahmania            17.2800.062

PROGRAM STUDY AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS  EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2020

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Seiring dengan berkembangnya teknologi di era modern ini, mengakibatkan segala sesuatu yang memungkinkan diatur secara teknologi yang diusahakan secara maksimal.Usaha manusia untuk memunculkan terobosan baru di bidang teknologi sangat mendukung proses kerja yang pada awalnya memerlukan waktuyang relatif lama menjadi dapat terselesaikan dengan waktuyang relatif singkat dengan hasil yang memuaskan, walaupun dengan teknologi yang modern pengeluaran biaya operasional yang diperlukan akan semakin banyak. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan.Dengan demikian, pengelolaan sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

Bagi perusahaan yang bergerak, sistem informasi memainkan sebuah peranan yang penting dalam mengukur tindakan dan hasil serta dalam mendefinisikan penghargaan yang akan diterima oleh para individu. Dan setiap pengeporasian perusahaan terjadi siklus pendapatan perusahaan yang mencakup aktivitas bisnis dalam penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Sehingga sebuah perusahaan melakukan berbagai pencatatan yangterjadi dalam siklus pendapatan demi terjaganya sistem pengendalian perusahaantetap stabil.

1.2 Rumusan Masalah 

Apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan ? 

Bagaimana system informasi pendapatan ( Penjualan dan penerimaan kas) ?

BAB 2

 PEMBAHASAN

     2.1 Pengertian siklus pendapatan

Siklus pendapatan (revenue cycle) adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat untuk harga yang sesuai. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan-keputusan penting sebagai berikut:

Sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu?

Seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan?

Bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan (outsourcing) ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik?

berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa?

Haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan?

Bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada bagaimana sebuah organisasi menjalankan empat aktivitas dasar pada siklus pendapatan, yaitu:

Entri pesanan penjualan

Pengiriman

Penagihan

Penerimaan kas 

   2.2 . Sistem Informasi Siklus Pendapatan 

Proses. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, faks, atau surat menggunakan laptop portabel untuk memasukkan pesanan pelanggan. Sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek ketersediaan persediaan, dan memberitahu departemen gudang dan pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Para pegawai gudang dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka segera setelah aktivitas dijalankan, sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real time. Setiap malam, program faktur berjalan dalam modus kelompok (batch), menghasilkan faktur kertas atau elektronik bagi para pelanggan yang memerlukan faktur. 

Ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah, penundaan dalam pengumpulan pembayaran karena mengirimkan faktur ke alamat yang salah atau menjual kepada pelanggan yang melebihi batas kreditnya. Kesalahan dalam data induk persediaan dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu karena kekurangan persediaan yang tidak diantisipasi, yang mungkin dapat mengarah pada hilangnya penjualan masa depan. Kesalahan dalam data induk harga dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan karena penagihan yang berlebihan atau pendapatan yang hilang karena penagihan yang berkurang. Salah satu cara untuk menanggulangi ancaman pada data induk yang tidak akurat atau tidak valid adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan, pengendalian autentikasi, dan otorisasi. Ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif, seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Cara menanggulanginya dengan mengonfigurasi sistem untuk menggunakan pengendalian akses yang kuat untuk membatasi siapa yang dapat menampilkan informasi tersebut. Selain itu, data sensitif seharusnya dienkripsi dalam penyimpanan untuk mencegah pegawai TI yang tidak memiliki akses terhadap sistem ERP dari penggunaan utilitas sistem operasi untuk menampilkan informasi sensitif. Ancaman umum ketiga adalah kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi risiko dari ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. 

    2.3 Entri Pesanan Penjualan 

Proses entri pesanan penjualan mengharuskan tiga langkah, yaitu: mengambil pesanan pelanggan, mengecek dan menyetujui kredit pelanggan, dan mengecek ketersediaan persediaan. 

Mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan (sales order) yang berisi nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan. Pesanan pelanggan pada masa sekarang menggunakan electronic data interchange (EDI) dengan mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Perkembangan TI terbaru, adanya kode QR yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berinteraksi dengan para pelanggan. Efektivitas dari sebuah situs sangat tergantung pada desainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur meninjau catatan interaksi pelanggan dalam situsnya agar dengan cepat mengidentifikasi masalah yang potensial. Sebuah situs yang didesain dengan sangat baik dapat menyediakan wawasan yang berguna. Sebuah ancaman dasar selama entri pesanan penjualan adalah data penting mengenai pesanan akan hilang atau tidak akurat. Ini menciptakan inefisensi dan memengaruhi persepsi pelanggan sehingga memberikan dampak negatif bagi penjualan di masa depan. 

Mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. Ancaman siklus penjualan yang dibuat secara kredit adalahn kemungkinan pembuatan penjualan yang kemudian tidak tertagih. Oleh karena itu, perlu adanya batas kredit (credit limit) yang artinya memberikan batasan maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Sedangkan daftar umur piutang merupakan sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar (outstanding). 

ketersediaan persediaan. Dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan penjualan: kuantitas di tangan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika tidak ada persediaan di tangan yang cukup untuk mengisi pesanan, pemesanan kembali (back order) akan dilakukan untuk mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang harus dibuat. Sekalipun ketersediaan persediaan telah ditentukan, sistem kemudian menghasilkan sebuah kartu pengambilan (picking ticket) yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan oleh pelanggan. Kartu pengambilan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang ke departemen pengiriman. Catatan persediaan yang akurat sangat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan persediaan. Kehabisan stok (stockout) akan menyebabkan kerugian penjualan jika pelanggan tidak bersedia menunggu dan malah membeli dari sumber lain. Kelebihan persediaan dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan mungkin akan mensyaratkan penurunan harga harga signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. 

Merespons permintaan pelanggan. Respons terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. 

Langkah-Langkah Pemrosesan Penjualan

Menerima pesanan. Proses penjualan dimulai dengan menerima pesanan pelanggan yang menunjukkan jenis dan jumlah barang yang diminta. Karena pesanan pelanggan tidak sesuai dengan format standar yang dibutuhkan oleh sistem pemrosesan pesanan penjualan, maka pesana tersebut harus diterjamahkan kedalam format pesanan pejualan. Setelah membuat pesanan penjualan, satu salinan dari dokumen tersebut disimpan dalam file pesanan pelanggan terbuka untuk referensi dimasa mendatang.

Memeriksa kredit. Pemeriksaan kredit pada penjualan hanya memastikan bahwa kredit pelanggan tersebut belum melebihi batas yang sudah ditentukan. 

Pengambilan barang. Departemen penjualan mengirim salinan surat pengeluaran barang dari pesanan penjualan ke bagian gudang. Dokumen ini mengindikasikan barang persediaan yang harus dicari dan diambil dari gudang, selain itu, juga sebagai persetujuan formal bagi peetugas gudang untuk mengeluarkan barang yang dimaksud.

Pengiriman barang. Sebelum menerima barang dari salinan suurat pegelauaran barang, departemen penerimaan menerima salinan slip pengepakan dan dokumen pengiriman dari departemen penjualan. Petugas pengiriman mengepak barang, menempelkan slip pengepakan ke kotak barang, melengkapi dokumen pengiriman dan mempersiapkan bill of lading.

Penagihan pelanggan. pengiriman barang menandai berakhirnya peristiwa ekonomi dan merupakan saat dimana pelanggan sudah dapat ditagih. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat setiap penjualan.

Memperbaharui catatan persediaan.  Departemen pengendali persediaan menggunakan dokumen pengeluaran barang untuk memperbaharui akun buku besar pembantu persediaan. 

Memperbaharui piutang dagang. Departemen piutang dagang akan membukukan dari salinan buku besar pesanan penjualan ke buku besar pembantu piutang dagang.

Memposting ke buku besar. 

Piutang dagang-pengendali xxx

Harga pokok penjualan xxx

Persediaan-pengendali xxx

Penjualan xxx

Prosedur Retur Penjualan

Menyiapkan slip retur . ketika barang dikembalikan, staf penerimaan menghitung, memeriksa, dan menyiapkan slip retur barang yang mendeskripsikan barang tersebut.

Menyiapkan memo kredit. Memo kredit merupakan alat yang sah bagi pelanggan untuk menerima pembayaran atas berang yang dikembalikan.

Menyetujui memo kredit. Manajer kredir mengevaluasi kondisi pengembalian kemudian membuat keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengembalian barang.

Memperbaharui jurnal penjualan, persediaan, dan piutang dagang.

Memperbaharui buku besar.

Persediaan-pengendali xxx

Retur penjualan xxx

Harga pokok penjualan xxx

Piutang dagang-pengendali xxx

    2.4 Pengiriman 

Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah mengisi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diminta. Proses ini terdiri dari: Mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entri pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja gudang mencatat kuantitas setiap barang yang benar-benar dipilih, baik dalam kartu pengambilan itu sendiri atau dengan memasukkan data ke dalam sistem. Persediaan tersebut kemudian ditransfer ke departemen pengiriman. Salah satu masalah potensial adalah risiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Namun, sudah diminimalkan dengan adanya pemindai kode batang dan RFID. Ancaman lainnya adalah pencurian persediaan. Hal itu dapat diminimalkan dengan menyimpan persediaan di lokasi aman dengan akses fisik terbatas dan seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. 

Mengirim pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Departemen pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Setelah petugas pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. SLIP PENGEPAN (packing slip) adalah sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. BILL OF LADING adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. Sebuah salinan bill of lading dan slip pengepakan yang menyertai pengiriman, jika pelanggan yang membayar biaya pengiriman, salinan tersebut dapat berfungsi sebagai pengiriman tagihan (freight bill) untuk mengindikasikan bahwa jumlah yang pelanggan harus bayar ke kurir. Masalah potensial yang terjadi pada kegiatan ini adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. 

   2.5 Penagihan

Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan para pelanggan. Penagihan faktur.Aktivitas ini memerlukan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirim dan informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari departemen penjualan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan (sales invoice) yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan ke mana harus mengirimkan pembayaran. Salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Kesalahan penagihan seperti salah harga dan penagihan pelanggan untuk barang yang tidak dikirmkan atau dalam back order, mencerminkan potensi ancaman lainnya. Penagihan yang berlebihan (overbilling) dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan penagihan yang kurang (underbilling) menyebabkan kerugian aset. Kalkulasi yang tidak tepat atas pajak penjualan dapat menyebabkan denda dan pinalti. 

Pemeliharaan piutang ada cara metode faktur terbuka, yaitu: metode untuk memelihara piutang yang mana pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. Biasanya dua salinan faktur dikirimkan ke pelanggan, yang diminta untuk mengembalikan satu salinan dengan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen turnaround yang disebut nota pengiriman uang (remittance advice). Sedangakan metode saldo maju adalah metode pemeliharaan piutang yang mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap fakturnya. Pengiriman uang diterapkan terhadap total saldo rekening bukan dengan faktur tertentu. 

   2.6 Penerimaan Kas 

Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran dari para pelanggan. Sangat diperlukan sebuah dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat yang disebut daftar pengiriman uang (remittance list). Cara lain untuk mempercepat pemrosesan pembayaran pelanggan melibatkan penggunaan sebuah pengaturan peti uang dengan sebuah bank. Peti uang (lockbox) adalah sebuah alamat pos yang pelanggan tuju ketika pelanggan tersebut mengirimkan uangnya. Teknologi informasi dapat menyediakan efisiensi tambahan dalam penggunaan peti uang. Dalam sebuah pengaturan peti uang elektronik (electronic lockbox), bank secara elektronis mengirimkan informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan segera setelah bank menerima dan memindai cek-cek tersebut. Pengaturan peti uang, meskipun demikian, hanya dapat mengeliminasi penundaan yang terkait dengan pemrosesan internal kiriman uang yang dikirimkan secara langsung ke perusahaan. Dengan electronic funds transfer (EFT), pelanggan dapat mengirim kiriman uangnya secara elektronik ke bank perusahaan dan dengan demikian mengeliminasi penundaan yang terkait dengan waktu pembayaran di dalam sistem surat. Suatu kombinasi dari EFT dan EDI yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket disebut financial electronic data interchange (FEDI). Kas adalah hal yang sangat mudah dicuri sehingga diperlukan pemisahan tugas. Secara spesifik, pasangan tugas berikut ini yang harus dipisahkan, yaitu:

Menangani kas atau cek dan mem-posting pengiriman uang ke rekening pelanggan

Menangani kas atau cek dan mengotorisasi memo kredit

Menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank

Secara umum, penanganan uang dan cek dalam organisasi harus diminimalkan. Metode yang optimal adalah pengaturan lockbox bank atau penggunaan EFT, FEDI, atau kartu kredit untuk pembayaran pelanggan yang secara keseluruhan mengeliminasi akses pegawai terhadap pembayaran pelanggan. Ketika pelanggan membayar melalui EFT atau FEDI, penjual harus mendapatkan sebuah universal payment identification code (UPIC) - sebuah nomor yang memungkinkan pelanggan untuk mengirimkan pembayaran melalui sebuah kredit ACH tanpa memerlukan pihak penjual untuk membocorkan informasi detail mengenai rekening banknya. Dalam mengurusi kas juga diperlukan anggaran arus kas - sebuah anggaran yang menunjukkan proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk periode tertentu untuk mengantisipasi penurunan kas. 

 Prosedur Penerimaan Kas

Departemen ruang penerimaan dokumen. Ruang penerimaan dokumen menerima cek dari pelanggan bersama dengan permintaan pembayaran.

Mencatat dan menyetor cek. Kasir menverifikasi keakuratan dan kelengkapan antara cek dengan permintaan pembayara. Setelah itu, kasir mencatat penerimaan kas pada jurnal penerimaan kas. Selanjutnya staf menyiapkan slip setoran bank rangkap tiga yang menunjukkan total nilai penerimaan harian dan menyerahkan cek tersebut beserta dua salinan dari slip setoran ke bank. Dan terakhir staf merangkum ayat jurnal dan menyiapkan voucher entri sebagai berikut:

Kas xxx

Piutang dagang xxx

Memperbaharui akun piutang. Melakukan pembukuan permintaan pembayaran di buku pembantu piutang, kemudian merangkum buku pembantu,setelah itu menyerahkan rangkuman tersebut ke departemen buku besar.

Memperbaharui buku besar. Mencocokkan voucher jurnal dari penerimaan kas dengan piutang dagang. Kemudian memperbaharui akun buku besar.

Mencocokkan penerimaan kas dan penyetoran 

Pengendalian Siklus Pendapatan

Aktivitas pengendalian

Poin-poin pengendali dalam sistem

Pemrosesan penjualan

Penerimaan kas

Otoritas transaksi

Pemeriksaan kredit; kebijakan retur barang

Daftar permintaan pembayaran (pradaftar kas).

Pemisahan tugas

Kredit dipisah dari pemrosesan; pengendalian persediaan dipisah dari gudang; buku besar pembantu piutang dagang dipisah dari buku besar umum.

Penerimaan kas dipisah dari piutang dagang dan akun kas; buku besar pembantupiutang dagang dipisah dari buku besar.

Supervisi

Ruang penerimaan dokumen.

Catatan akuntansi

Pesanan penjualan, jurnal penjualan, buku besar pembantu piutang dagang, pegendali piutang dagang (buku besar umum), pengendali persediaan, akun penjualan (buku besar umum).

Permintaan pembayaran, cek, daftar permintaan pembayaran, jurnal penerimaan kas, buku besar pembantu piutang dagang, akun pengendali piutang dagang, akun kas.

Akses 

Akses fisik ke persediaan; akses catatan kauntansi di atas

Akses fisik ke kas; akses ke catatan akuntansi diatas.

Verifikasi independen

Departemen pengiriman, departemen penagihan, buku besar umum.

Penerimaan kas,buku besar umum, rekonsiliasi bank.

BAB 3 

PENUTUP

3.1 Kesimpulan 

Siklus pendapatan adalah serangkaian bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi, yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut.

Siklus pendapatan dibagi menjadi dua subsistem :

 (1) subsistem pemrosesan pesanan penjualan, dan

 (2) subsistem penerimaan tunai.

Dalam system ini berfungsi untuk menanggulangi ancaman seperti penjualan tidak tertagih, kesalahn penagihan,dan hilanhnya atau penyalahgunaan persediaan dank as. Prosedur penegendalian juga diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan untuk pembuataan keputusa akurat dan lengkap.

. 

Daftar Pustaka

James, All. Haryono, Accounting Information System, Buku 1, Edisi Keempat, Jakarta : Salemba Empat, 2007.

Jusup, Al. Haryono.2011. Dasar-dasar Akuntansi jilid 1. Yogyakarta: BagianPenerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN.

Mardiasmo, 2012. Akuntansi keuangan dasar dilengkapi dengan soal dan penyelesaiainnya Edisi 2. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.